Pj. Bupati Kampar Melakukan pertemuan dengan Koperasi Halilintar

Pj bupati kampar menyampaikan banyaknya permasalahan perusahaan dengan masyarakat tentang permasalahan lahan sawit ini di kabupaten kampar, kami akan melakukan audit dan mengumpulkan semua persoalan tentang lahan sawit ini dan melakukan pengukuran lahan ulang supaya permasalahan ini segera cepat terselesaikan. setelah dilakukan audit dan melakukan pengukuraan ulang lahan baru kita bisa menentukan yang mana milik perusahaan dan yang mana milik masyarakat, dan saya berharap kepada masyarakat untuk bersabar dalam proses audit ini. 

Bapak saruman (Pihak koperasi Halilintar$ menyampaikan kami meminta kepada pemerintah supaya segera mungkin untuk menyelesaikan permasalahan ini, karna bahwasanya sudah ada surat dari kementrian untuk bupati kampar agar segera mungkin menyelesaikan permasalahan tentang lahan sawit ini antara masyarakat dan pihak perusahaan. Dan banyak perusahaan yang tidak berizin, semua tim ustisi kampar yang turun satupun tidak ada yang ber izin. Dan kami harapkan kepada pihak pemerintah agar tidak ikut bermain dengan perusahaan dalam permasalahan ini. 

Bapak latif (Pihak koperasi halilintar) menyampaikan bahwasanya sudah banyak hutan lindung di jadikan lahan sawit dan kami hawatir ini terus berlanjut hutan lindung ini akan habis, dan yg menjadi hak kami pun di ambil oleh pihak perusahaan, kami meminta kepada pj bupati kampar untuk sesegera mungkin untuk menyelesaikan permasalahan ini agar kami masyarakat mendapatkan hak- hak kami. 

BPN kampar (Dedi K) menyampaikan terkait apa yg di sampaikan koperasi halilintar ini semua nya terkait dengan kawasan hutan sebaiknya kita mengundang pihak dari dinas kehutanan, ksu memohon untuk melakukan pengurkuran dan kementrian sudah mengizinkan untuk melakukan pengukuran, siapapun yg mau melalukan permohonan pengukuran lahan kepada BPN harus melengkapi dokumen lahan yg akan di ukur, hampir lebih dari 17 ribu hektar perkebunan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung. 

Sumber: bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik Kesbangpol